#CrisisKPK. Manuver Berikutnya Ada Di tangan Presiden Jokowi

#CrisisKPK. Manuver Berikutnya Ada Di tangan Presiden Jokowi

FORTUNA NETWORKS.COM | #CrisisKPK. Manuver Berikutnya Ada Di tangan Presiden Jokowi

Semua orang sudah jelas melihat bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak lagi di-inginkan keberadaannya oleh DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). Semua fraksi party di Lembaga Wakil Rakyat itu Setuju UU (Undang-Undang) tentang KPK Nomor 30 Tahun 2002 diubah (direvisi) sampai kandas. Sampai KPK tak punya apa-apa lagi.

Kerana Revisi UU harus disetujui Presiden, Maka manuver berikutnya ada di tangan Presiden Jokowi. Rakyat bisa mengamati apakah Jokowi akan ikut juga membunuh KPK atau tidak. Presiden bisa menolak revisi itu seluruhnya.
Apa-apa saja yang membuat KPK ‘mati’ akibat revisi itu?
Ada sembilan poin perubahan UU KPK yang membuat Lembaga AntiKorupsi itu akan hancur.!

1. Independensi KPK terancam. Sebab, revisi itu menciptakan ‘atasan kedua’ KPK selain Presiden. Yaitu, Dewan Pengawas (DP). DP akan dipilih oleh DPR. Kekuasaannya sangat besar. Penyadapan telefon (Phone tapping) terduga koruptor harus mendapat izin dari DP. Begitu juga untuk tindakan penggeledahan, harus juga ada izin mereka.
<img src="#Berita &#Politik.jpg" alt="#CrisisKPK. Manuver Berikutnya Ada Di tangan Presiden Jokowi">


2. Penyadapan dipersulit dan dibatasi. Padahal, inti dari tugas pemberantasan korupsi KPK itu adalah penyadapan telefon. Kalau DP tidak mengizinkan, berarti OTT(Operasi Tangkap Tangan /Basah ) tak bisa dilakukan.

3. Pembentukan Dewan Pengawas yang dipilih oleh DPR. Ini artinya DPR ingin agar KPK bisa mereka kekang gerak-geriknya. Hampir pasti akan banyak kepentingan pribadi para anggota Dewan yang akan dilindungi oleh DP (Dewan Pengawas)

4. Sumber Penyelidik dan Penyidik dibatasi. Berarti, KPK tidak bisa melakukan rekrutmen secara independen. KPK dipaksa mengambil tenaga penyidik dari kepolisian saja. Ini sangat rawan. Bisa terjadi penyelewengan.

5. Penuntutan-Pendakwaan Perkara Korupsi Harus Koordinasi dengan Kejaksaan Agung (Attorney General's Office)  Anda bisa duga sendiri apa tujuan koordinasi ini. Sampai sekarang reputasi Kejaksaan tidak pernah pulih di mata rakyat. Revisi ini akan memberikan peluang kepada Kejaksaan untuk ‘mempengaruhi’ penuntutan di KPK.

6. Perkara yang mendapat perhatian masyarakat tidak lagi menjadi kriteria. Sudah pastilah KPK akan ditelefon terus-menerus oleh entah siapa-siapa di DP atau di institusi-institusi lain agar KPK tidak melanjutkan kasus ini atau kasus itu.

7. Kewenangan Pengambilalihan perkara di Penuntutan-Pendakwaan dipangkas. Ini menjelaskan bahwa KPK tidak bisa lagi mengambil alih wewenang penuntutan perkara-perkara yang mengalami kemacetan. Hanya bisa di tingkat penyelidikan. Tentu bisa ditebak mengapa revisi soal pengambilalihan penuntutan ini dimunculkan.

8. Kewenangan-kewenangan strategis pada proses Penuntutan dihilangkan. Revisi ini juga membuat KPK bangkrut total. Kalau revisi disetujui oleh Presiden, maka KPK tak bisa lagi meminta pencekalan tersangka korupsi. Tak bisa meminta bantuan bank. Tidak bisa pula meminta bantuan agar transaksi korupsi diblok. Juga tak bisa meminta bantuan Polri dan Interpol.

9. Kewenangan KPK untuk mengelola pelaporan dan pemeriksaan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) juga dipangkas. Ini berarti para calon pejabat / petinggi atau pejabat petahana-incumbent bisa sesuka hati mereka mahu melaporkan atau tidak melaporkan harta-kekayaan mereka. Selama ini, KPK punya wewenang untuk menagih laporan harta-kekayaan penyelenggara negara.

Itulah formula ‘racun ganas’ yang ditawarkan DPR untuk KPK. Apakah KPK akan dipaksa menenggak racun ini, tergantung pada sikap Presiden Jokowi.(10 September 2019)

Adaptasi dari Artikel Asal berjudul "Kita Lihat Apakah Presiden Jokowi Akan Ikut Membunuh KPK" By Asyari Usman

Editor ; HSZ/FortunaNetworks.Com
Kredit Image by www.pexels.com

Follow me at;
    

Dictionary

“Petahana” pertama kali diperkenalkan pada tahun 2009 sebagai istilah baru dalam bidang perpolitikan, yang merupakan padanan untuk istilah “incumbent” dalam bahasa Inggris. Perancang istilah ini adalah Salomo Simanungkalit, seorang bahasawan yang berkontribusi pada kolom bahasa surat kabar Kompas.
Dalam bahasa Inggris, istilah “incumbent” berarti orang yang sedang memegang jabatan yang mengikuti pemilihan kembali untuk mempertahankan jabatannya tersebut. Istilah ini juga mengandung asumsi bahwa jika ada seorang incumbent pada suatu jabatan, maka juga berarti ada seorang penantang yang ingin merebut jabatan itu. Istilah bahasa Inggris ini berasal dari bahasa Latin. (Via,https://id.quora.com/Apa-arti-petahana)
Admin
Founder https://FortunaNetworks.Com. An Active Blogger Writing Issues Indonesia, Malaysia and The World in General, Journalism, Traveler Author, Blogging Tutorials and Motivational Articles. Can be Addressed on Twitter @helmysyamza

Sign out
Blogger
Disqus
Pilih Sistem Komentar Yang Anda Sukai
How to style text in Disqus comments Top Disqus Commentators
  • To write a bold letter please use <strong></strong> or <b></b>.
  • To write a italic letter please use <em></em> or <i></i>.
  • To write a underline letter please use <u></u>.
  • To write a strikethrought letter please use <strike></strike>.
  • To write HTML code, please use <code></code> or <pre></pre> or <pre><code></code></pre>.
    And use parse tool below to easy get the style.
Show Parse Tool Hide Parse Tool

How to get ID DISQUS - http://disq.us/p/[ID DISQUS]

strong em u strike
pre code pre code spoiler
embed

0 Comment

Add Comment

Show Parse Tool Hide Parse Tool


Advertiser